Agen Poker Terpercaya – PTUN Menangkan Keputusan Jokowi untuk Tak Nonaktifkan Ahok

ahok-jokowi

Agen Poker Terpercaya 

Agen Poker Terpercaya – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI meski berstatus terdakwa kasus penistaan agama.

Keputusan Jokowi ini dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Keputusan ini juga sejalan dengan pandangan ahli hukum Refly Harun terkait masa hukuman Ahok. Seperti yang dilansir Oleh Agen Poker Terpercaya Pokercino.net

Sebelumnya, keputusan Jokowi digugat oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ke PTUN Jakarta. Penggugat menilai Ahok harusnya mundur dari jabatannya sebagai gubernur karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama. Tetapi, setelah menjalani persidangan yang memakan waktu lebih dari dua bulan, PTUN menolak gugatan ini dan memenangkan keputusan Jokowi.

“Mengadili, menyatakan eksepsi termohon tidak terima untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon,” ujar majelis hakim, Mahkamah Agung (MA), Jumat (19/5/2017).

Putusan majelis hakim ini dibacakan pada Kamis (18/5/2017) kemarin. Rony Erry Saputro duduk sebagai ketua majelis dengan anggota Oenoen Pratiwi dan Tri Cahya Indra Permana.

Beberapa pakar hukum menilai Ahok seharusnya mundur dari kursi gubernur karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama dengan ancaman hukuman lima tahun sesuai Pasal 156 a KUHP. Namun Putusan PTUN Jakarta ini juga menguatkan pandangan Refly Harun. Refly memilih berseberangan dengan mengacu pada pasal 83 ayat 1 UU Tentang Pemerintahan Daerah, di mana pasal tersebut menyatakan seorang kepala daerah yang diancam paling singkat lima tahun wajib diberhentikan sementara. Menurut Refly Ahok diancam paling lama lima tahun, bukan paling singkat.

Pasal 83 ayat 1 UU Pemda, yang berbunyi:

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena tak memenuhi pasal 83 ayat 1 UU Pemda, maka sebagai terdakwa, Ahok tidak perlu mundur sebagai gubernur.

Langkah Persaudaraan Muslimin Indonesia [Parmusi], menurut Rafly, malah dinilai sebagai langkah yang positif. Perbedaan tafsir sudah sewajarnya diselesaikan di pengadilan. “Apa yang dilakukan Persaudaraan Muslimin Indonesia[ Parmusi ]patut dihargai karena mencari jalan keluar berkeadaban,” ujar Refly.(ST)

Agen Poker Terpercaya

-Write By-

Pokercino.net

You may also like...

Leave a Reply